Kendati menjadi ketua Dewan Syuriah dari salah satu Parpol besar di Gresik, Bupati Gresik Dr.KH. Robbach Ma’sum, Drs, MM keluarkan Instruksi tentang netralitas PNS dan Perangkat Pemerintahan desa dalam Pemilihan Umum legislatif tahun 2009. Instruksi Bupati No. 2 tahun 2009 tertanggal 16 Maret 2009 yang kemudian ditindak lanjuti oleh Sekda Gresik dengan menerbitkan surat No. 270/570/437.73/2009 tertanggal 19 Maret 2009.

Inti Instruksi Bupati dan Surat Sekda tersebut yaitu, melarang PNS, aparat pemerintahan desa di Wilayah Kabupaten Gresik menjadi anggota dan atau pengurus partai dan wajib bersikap netral. Kendati demikian, Bupati juga menekankan agar para PNS dan aparat Pemerintahan desa harus melaksanakan hak pilihnya. Dalam surat itu juga ditekankan adanya kewajiban bahwa PNS dan aparat pemerintahan desa untuk menjaga stabilitas keamanan diwilayahnya masing-masing.

Dalam keterangannya Kabag Humas Pemkab Gresik, M. Hari Syawaludin, Senin (23/3) mengatakan,” Agar diketahui dan dipatuhi oleh seluruh PNS dan Aparat Pemerintahan desa, Instruksi Bupati dan Surat Sekda Gresik tersebut telah dikirim ke seluruh SKPD se kabupaten Gresik” terangnya.

Pada bagian lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kuwadijo melalui kabag humas menyatakan, larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik mengikuti kampanye pemilu. “Partisipasi aktif PNS dibatasi dalam hak pilihnya dan wajib menjaga netralitasnya sehingga dilarang ikut sebagai peserta aktif parpol atau ikut kampanye pemilu,” kata Kuwadijo.

Ditambahkan olehnya, aturan mengenai netralitas PNS dalam kegiatan politik aktif tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2004 dan juga berbagai surat edaran dari Menteri Dalam Negeri. “Jika seorang PNS terbukti menjadi partisipan aktif dalam kegiatan politik praktis, seperti kampanye rapat terbuka yang akan dilakukan pada 16 Maret – 5 April, maka PNS yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PNS,” jelas mantan Camat Benjeng.

Menurut dia, Sesuai aturannya PNS harus benar-benar bisa menjaga netralitasnya. Mekanisme pengawasan terhadap PNS yang akan dilakukan di antaranya melalui laporan masyarakat atau masing-masing Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melakukan monitoring anak buahnya.(sdm)