GRESIK, 12 November 2026 – Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, memaparkan berbagai inovasi pelayanan informasi publik dalam tahapan wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual, Kamis (12/11/2026).
Wakil bupati Alif menyampaikan sejumlah upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Berbagai inovasi itu dikembangkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gresik.
Inovasi pelayanan yang dipaparkan meliputi layanan konsultasi dan jawaban informasi publik melalui WhatsApp, integrasi WhatsApp Bot, dan fitur pelacakan status permohonan informasi publik.
Selain pengembangan layanan digital, Pemkab Gresik juga memperkuat pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Upaya tersebut dilakukan melalui publikasi informasi secara konsisten di situs web resmi dan media mitra, pengawasan serta evaluasi pengelolaan PPID, dan peninjauan Daftar Informasi Publik.
Penguatan kapasitas PPID tingkat desa turut menjadi perhatian. Pemkab Gresik memberikan pendampingan teknis dalam penilaian Self Assessment Questionnaire (SAQ), mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi konsultasi permohonan informasi dan pendampingan sengketa informasi bersama Bagian Hukum.
Dari sisi kebijakan, komitmen keterbukaan informasi didukung sejumlah regulasi daerah. Di antaranya Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Keputusan Bupati Gresik Nomor 043/178/HK437.12/2026 tentang PPID Pemkab Gresik, serta Surat Edaran Bupati Nomor 24 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan PPID di Tingkat Desa.
Pemkab Gresik juga mengalokasikan anggaran khusus keterbukaan informasi publik sebesar Rp27.381.000. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, termasuk pendampingan PPID desa.
Dalam sesi tanya jawab, Wabup Alif menegaskan bahwa peningkatan kualitas keterbukaan informasi perlu didukung keberlanjutan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidangnya.
"Pemkab Gresik berkomitmen untuk tidak memutasi pejabat yang telah belajar, tersertifikasi, dan berdedikasi di bidangnya. Salah satunya adalah rekan-rekan di Diskominfo yang terus berjuang meningkatkan hasil Monev dari tahun ke tahun," tegasnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam mencegah munculnya kesalahpahaman dan konflik di tengah masyarakat. Pemerintah perlu memastikan informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan dapat diakses serta dipahami masyarakat.
"Ketertutupan informasi justru akan memicu lebih banyak masalah. Sebaliknya, jika seluruh informasi disampaikan secara terbuka, masyarakat akan teredukasi dengan baik. Dengan demikian, kita dapat lebih fokus untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan pembangunan yang lain," pungkas Wabup Alif.
