Gresik, 24 November 2022 - Menginjak tahun ketiga Pemerintahan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah terus meningkatkan pembangunan. Baik dalam segi program maupun pelaksanaan. Tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik.

Sejumlah persoalan mendasar menjadi perhatian Pemkab Gresik pada tahun 2023. Di antaranya penuntasan kemiskinan, penanganan stunting. Kemudian pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) dan penanganan infrastruktur.

AKSI BERSAMA TUNTASKAN KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik yang masih berada diatas angka kemiskinan provinsi dan nasional. Persoalan tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan Gresik mencapai 12,42 %. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 10,38 %. Sementara rata-rata angka nasional sebesar 9,54 %. Sedangkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gresik, menunjukkan penurunan. Pada 2020 tercatat sebesar 7 %, setahun kemudian turun menjadi 2 % pada 2021.

Melalui program unggulan Nawa Karsa,  Pemkab Gresik menargetkan kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga zero. Untuk mewujudkan hal tersebut, sejumlah strategi dicanangkan. Salah satunya melalui kolaborasi dan sinergi antar OPD dan instansi untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan ekstrem.

Sedangkan langkah awal yang dilakukan adalah identifikasi dan sinkronisasi data. Tahap ini menjadi pondasi dari semua program peningkatan kualitas hidup kepada masyarakat.

Dari identifikasi tersebut, akan terlihat permasalahan utama yang dihadapi masyarakat untuk kemudian ditentukan intervensi seperti apa yang tepat dilakukan. Sejumlah intervensi siap dilakukan Pemkab Gresik. Baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Juga, tidak lupa menggandeng semua pihak. Baik dari organisasi keagamaan, perusahaan, hingga organisasi kepemudaan.

Intervensi berupa bedah rumah bagi keluarga miskin contohnya, dikerjakan secara keroyokan dengan pihak terkait. Di antaranya Dinas CKPKP, Bank BTN lewat program CSR, Dinas PMD dengan memanfaatkan alokasi Dana Desa untuk bantuan bedah rumah, serta Baznas.

Begitupun dalam bidang pendidikan yang menjadi bidang kolaborasi Dinas Pendidikan, Yayasan Pendidikan NU/Muhammadiyah, serta CSR perusahaan. Selain 2 bidang tersebut, intervensi lainnya berupa bantuan usaha, berbagai jenis Bansos, serta subsidi upah dampak kenaikan BBM.

Pemkab Gresik melalui dinas terkait juga membentuk tim quick respon untuk mengantisipasi apabila ada keluarga atau individu yang terlewat masuk ke dalam database. Untuk lebih memudahkan, akan dibuka beberapa kanal pengaduan lewat beberapa saluran pengaduan. Diantarnya pengaduan berasal dari  masyarakat, tetangga, LSM, media sosial, Call Centre 112, serta kanal pengaduan Pemkab Gresik.

Pengaduan yang diterima tersebut akan segera ditanggapi oleh tim quick respon. Tim ini terdiri dari pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang taruna bersama perangkat desa/kelurahan, petugas kecamatan, dan puskesmas dalam waktu kurang dari 4 jam. Tim tersebut nantinya bergerak untuk mengecek fakta di lapangan, mastikan keluarga/individu yang dilaporkan layak masuk data tambahan kemiskinan. Dan, sekaligus langsung diidentifikasi kebutuhannya.

CEGAH STUNTING DARI HULU HINGGA HILIR

Stunting bakal menjadi bom waktu dalam kaitannya dengan bonus demografi yang digadang-gadang terjadi di Indonesia tahun 2045. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Gangguan tersebut terlihat dari tinggi badan anak yang lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Gangguan pada anak tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas SDM suatu wilayah di kemudian hari. Hingga saat ini, Kabupaten Gresik masih memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait stunting. Sebab, angka stunting di Kabupaten Gresik yang masih diatas 15% pada 2021.

Dalam penanganan stunting, Pemkab Gresik berupaya menyelesaikan permasalahan dari hulu hingga hilir. Artinya, penanganan tidak hanya dilakukan pada balita yang terindikasi stunting saja, melainkan ditarik hingga pemberian penyuluhan dan informasi kepada calon pengantin.

Langkah lainnya adalah dilakukan skrining anemia melalui pemeriksaan Hb pada remaja. Skrining ini direncanakan akan dikolaborasikan dengan lembaga akademik untuk penelitian.

Dari hulu, sasarannya adalah remaja putri usia 12 tahun hingga 19 tahun di sekolah dan pesantren. Dalam pelaksanaannya dilakukam pre dan post pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri. Selain itu, dilakukan distribusi dan pemantauan TTD dengan sasaran remaja, ibu hamil dan ibu menyusui.  

Pemkab Gresik juga menyediakan anggaran sebesar Rp 790 juta untuk pembelian makanan tambahan berupa susu. Susu ini nantinya akan didistribusikan bagi ibu hamil dan balita kurang gizi atau resiko stunting.

Untuk menjangkau di 18 kecamatan di Kabupaten Gresik, dinas kesehatan berencana melakukan intervensi spesifik balita stunting. Nantinya, petugas puskesmas akan berkolaborasi dengan rumah sakit untuk mengidentifikasi dan melakukan intervensi pada balita stunting.

Disamping itu, untuk menunjang kinerjanya, akan dilakukan pengadaan antropometri sebanyak 1.000 unit. Pengadaan ini nantinya akan menyasar seluruh posyandu yang alokasi anggarannya mencapai Rp  8 miliar berasal dari DAK Fisik.

UHC BAGI MASYARAKAT

Program Universal Health Coverage (UHC) yang dilaunching sejak Oktober 2022 lalu, menjadi primadona masyarakat. UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan secara menyeluruh untuk warga Gresik yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan.

Dengan cukup menunjukkan E-KTP atau KK Kabupaten Gresik, warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan bisa terlayani di semua layanan kesehatan. Masing-masing di 32 puskesmas, 51 klinik, dan 10 dokter praktek mandiri sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Sedangkan untuk fasilitas kesehatan tingkat rujukan sudah disiapkan 2 RS pemerintah dan 17 RS swasta yang ada di Kabupaten Gresik.

Saat pertama di launching, UHC sudah mencakup 1.266.334 jiwa atau sebesar 98,56 % dari total populasi penduduk Kabupaten Gresik saat ini. Pada 2023 mendatang, selain penambahan titik fasilitas kesehatan, ditargetkan sisa 1,4  % masyarakat yang belum tercakup. Mereka nantinya bisa terpenuhi pelayanan kesehatannya lewat UHC.

Selain itu, Pemkab Gresik tengah menjalin komunikasi intens dengan wilayah Surabaya Raya (Gresik, Sidoarjo, Surabaya) dan BPJS Kesehatan terkait UHC. Kedepan, ditargetkan UHC bisa berlaku secara umum pada 3 kabupaten/kota tersebut.

PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR HINGGA PELOSOK DESA

Perbaikan infrastruktur menjadi salah satu prioritas program Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Aminatun Habibah pada 2023. Dari survei yang dilakukan, keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah mengenai kualitas infrastruktur jalan raya. 

Tahun 2023, Pemkab Gresik menyiapkan anggaran sebesar Rp 371 miliar.  Anggaran ini merupakan alokasi terbesar yang pernah disiapkan Pemerintah Kabupaten Gresik terkait infrastruktur.

Pada 2023, Dinas PUTR menargetkan 6 titik penuntasan, pelebaran dan pembangunan jalan. Keenam titik tersebut di antaranya penuntasan jalan di wilayah Desa Belahanrejo Kecamatan Kedamean dengan rencana anggaran Rp 5 miliar. Pembangunannya mulai konstruksi rigid (beton), serta penuntasan sepanjang ± 500 meter sebagai penunjang akses tempat pengolahan sampah terpadu di Kecamatan Kedamean.

Berikutnya adalah penuntasan pembangunan ruas jalan Banjarsari - Prambangan yang dianggarkan Rp 6,8 miliar. Jalan sepanjang ± 1,2 kilometer ini rencananya akan digunakan sebagai jalur alternatif lingkar luar Kota Gresik. Ruas ini diharapkan bisa mengurangi kepadatan di kawasan Bunder.

Rencana anggaran sebesar Rp 11 miliar ini estimasi panjang pengerjaannya sekitar 1,2 Km untuk penuntasan pembangunan jalan ruas Betoyo-Dagang. Ini merupakan upaya untuk mendukung kawasan JIIPE di Kecamatan Manyar dan juga akses perbatasan Kabupaten Gresik dengan Kabupaten Lamongan.

Guna mendukung konektivitas kawasan industri dan perdagangan di wilayah Cerme dengan jalan nasional, disiapkan rencana anggaran sebesar Rp 11 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk penuntasan pelebaran jalan Cerme - Metatu sepanjang ± 800 meter dengan konstruksi aspal dan saluran uditch.

Kawasan sentra agropolitan di wilayah utara juga akan "disentuh". Dengan rencana anggaran sebesar Rp 20 miliar dibangun jalan sepanjang ± 1,3 kilometer di ruas Sekapuk - Banyuurip. Terakhir, rencana anggaran sebesar Rp 5 miliar akan digelontorkan untuk penuntasan jalan rekonstruksi jalan Sidoraharjo - Kesamben Kulon dengan estimasi panjang sekitar 1 Km. Nantinya jalan ini akan mendukung konektivitas wilayah Wringinanom ke rumah sakit Gresik Selatan dan exit tol Kedamean.

Disamping infrastruktur berupa jalan raya, Kabupaten Gresik juga merencanakan pembangunan jembatan di 9 lokasi. Di antaranya pembangunan jembatan Sidoraharjo, pembangunan jembatan Larangan Kidul. Ini untuk mengurangi luapan banjir Anak Kali Lamong di Kecamatan Benjeng. Juga rencana satu lokasi rehabilitasi jembatan Lundo yang melintasi Kali Lamong.

Terakhir, direncanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan kurang lebih di 52 ruas jalan. Tujuannya tak lain untuk mengurangi jalan yang tidak mantap serta memperlancar konektivitas antar wilayah.

Terkait banjir Kali Lamong, Pemerintah Kabupaten Gresik tidak berhenti melakukan berbagai upaya penanggulangan banjir. Dinas PUTR terus melaksanakan koordinasi dan berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Ada tiga strategi yang ditetapkan oleh BBWS Bengawan Solo dalam upaya pengendalian banjir Kali Lamong.

Upaya tersebut meliputi upaya jangka pendek berupa normalisasi Kali Lamong dan pembangunan tanggul. Upaya jangka menengah berupa pembuatan kolam retensi/kolam tampungan, dan upaya jangka panjang yakni pembangunan Waduk Pedes.

Pengendalian bencana banjir Kali Lamong yang sebelumnya jadi bencana rutin di beberapa wilayah Gresik, tidak berjalan instan. Semenjak resmi dilantik, Bupati Fandi Akhmad Yani bersama Wakil Bupati Aminatun Habibah bergerak dengan OPD dan instansi terkait. 

Tercatat pada tahun 2021, dilaksanakan normalisasi Kali Lamong sepanjang 10 kilometer yang pelaksanaannya digarap oleh Pemkab Gresik. Tidak hanya itu, dilakukan pembangunan Parapet sepanjang 1.500 meter yang dilaksanakan oleh pihak BBWS Bengawan Solo.

Sepanjang tahun 2022, Pemkab Gresik memfokuskan untuk normalisasi Kali Lamong sepanjang 17 kilometer ditambah dengan pembangunan tanggul tanah dan parapet sepanjang 600 meter oleh BBWS Bengawan Solo.

Kedepan, pada tahun 2023 direncanakan normalisasi Kali Lamong sepanjang 17 kilometer oleh Pemkab Gresik. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan pihak BBWS  yang telah menyediakan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk pembangunan tanggul. (nnd/edited by Diskominfo Kab. Gresik)