Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar Musyawarah Nasinonal (Munas) 2024 pada 26-27 Maret 2024 secara daring (online). Forum tersebut dapat menjadi wadah bagi para perempuan di daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Inti dari pembahasan Munas 2024 berfokus pada aspirasi kelompok rentan yakni perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas dan kelompok marginal sebagai masukan yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Plt. Sekretaris Kementerian PPPA, Titi Eko, memaparkan sembilan agenda yang menjadi pembahasan dalam Munas Perempuan, meliputi, kemiskinan, perempuan pekerja, penghapusan perkawinan anak, ekonomi perempuan berperspektif gender, kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan, perempuan dan lingkungan hidup, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

“Munas Perempuan merupakan salah satu forum strategis untuk menjawab isu krusial tentang minimnya partisipasi bermakna bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya,” tuturnya. (26/03)

Senada dengan acuan Munas Perempuan 2024, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Perempuan 2024 Kabupaten Gresik mengusulkan 15 poin dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik 2025 yang dihelat di Aula Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Kamis, (28/03).

Sebelum penyampaian poin-pin usulan, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani berpesan, ini merupakan langkah kita bersma untuk membangun Gresik seutuhnya.

“Bersama kita hapuskan ketimpangan wilayah, mendorong pemerataan pembangunan dari relung perkotaan hingga pelosok pedesaan, serta mari berbenah untuk mengatasi segala permasalahan yang ada,” tuturnya.

Poin-poin Musrenbang Prempuan Kabupaten Gresik 2024 dipaparkan oleh Lilik Zulaikha selaku fasilitator komunitas sekolah perempuan. Adapun usulan tersebut meliputi edukasi politik perempuan, perlindungan perempuan di tempat kerja, pendidikan keluarga, pencegahan perkawinan anak secara masif, dan melanjutkan pelaksanaan rumah curhat, sekolah perempuan, pengembangan UMKM perempuan, serta Bunda Puspa di semua desa.

“Mengupayakan kesehatan perempuan dan anak termasuk kesehatan reproduksi, mental, pencegahan dan penanggulangan stunting, tuberkulosis, penanganan baby blues, eliminasi sunat perempuan, serta faslitas kesehatan yang dapat diakses semua orang,” jelas Zulaikha. 

Usulan tersebut juga sesuai dengan 17 arah pembangunan Indonesia Emas yang berfokus terhadap isu perempuan, diantaranya kesehatan; perlindungan sosial; produktivitas ekonomi; hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, serta kesetaraan gender. (sin/edited by Diskominfo Kab. Gresik)