Gresik, 12 September 2022 - Peran perempuan dalam sektor publik semakin menunjukkan kemajuannya. Fenomena tersebut semakin terlihat pada dinamika pertumbuhan komposisi perempuan-perempuan Indonesia pada jabatan publik yang selama ini identik dengan dunianya laki–laki, penuh intrik, dan keras, namun strategis bagi pengambilan keputusan dan kebijakan.        

Dengan didorong undang-undang yang sudah mengamanatkan setidaknya terdapat 30% proporsi perempuan di ranah publik, pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong kaum perempuan untuk mau bersaing dan turut berpartisipasi dalam pembangunan termasuk menjadi pembuat keputusan dalam kebijakan yang ada di ranah masing-masing.

"Kewajiban kita bersama bahwa pembelajaran partisipasi dan peran perempuan dalam jabatan publik bisa dimasukkan dalam kurikulum di perguruan tinggi, sehingga adik-adik kita ini nantinya memiliki kemauan kuat untuk mau bersaing dalam menduduki jabatan-jabatan publik di kemudian hari," ujar Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dalam kegiatan FGD terkait perempuan yang diikuti 30 insan dari 16 perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Gresik, hari Senin (12/09).

Wabup menambahkan, hingga saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik diakui masih mendapati kesulitan melantik perempuan dalam mengisi jabatan pimpinan OPD. Hal yang sama juga terjadi di lingkungan legislatif DPRD Kabupaten Gresik, yang hingga saat ini terdapat 10 anggota perempuan yang duduk dalam DPRD.

"Ini karena saya lihat bahwa ibu-ibu ini kurang mau untuk berkompetisi dengan bapak-bapak," terangnya.

Berdasarkan data yang dilansir BKPSDM Gresik, sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 tercatat jumlah PNS perempuan selalu lebih banyak dibandingkan dengan laki laki. Dari jumlah tersebut, tercatat pada tahun 2021 sebanyak 7 PNS perempuan menduduki jabatan eselon II dan 46 PNS perempuan menduduki jabatan eselon II. (nnd/edited by Diskominfo Kab. Gresik)