Kementerian PPPA Usulkan 15 Poin RKPD 2025 Dalam Musrenbang Perempuan Gresik 2024
28 Mar 2024
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar Musyawarah Nasinonal (Munas) 2024 pada 26-27 Maret 2024 secara daring (online). Forum tersebut dapat menjadi wadah bagi para perempuan di daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan.
Inti dari pembahasan Munas 2024 berfokus pada aspirasi kelompok rentan yakni perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas dan kelompok marginal sebagai masukan yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan.
Plt. Sekretaris Kementerian PPPA, Titi Eko, memaparkan sembilan agenda yang menjadi pembahasan dalam Munas Perempuan, meliputi, kemiskinan, perempuan pekerja, penghapusan perkawinan anak, ekonomi perempuan berperspektif gender, kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan, perempuan dan lingkungan hidup, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
“Munas Perempuan merupakan salah satu forum strategis untuk menjawab isu krusial tentang minimnya partisipasi bermakna bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya,” tuturnya. (26/03)
Senada dengan acuan Munas Perempuan 2024, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Perempuan 2024 Kabupaten Gresik mengusulkan 15 poin dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik 2025 yang dihelat di Aula Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Kamis, (28/03).
Sebelum penyampaian poin-pin usulan, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani berpesan, ini merupakan langkah kita bersma untuk membangun Gresik seutuhnya.
“Bersama kita hapuskan ketimpangan wilayah, mendorong pemerataan pembangunan dari relung perkotaan hingga pelosok pedesaan, serta mari berbenah untuk mengatasi segala permasalahan yang ada,” tuturnya.
Poin-poin Musrenbang Prempuan Kabupaten Gresik 2024 dipaparkan oleh Lilik Zulaikha selaku fasilitator komunitas sekolah perempuan. Adapun usulan tersebut meliputi edukasi politik perempuan, perlindungan perempuan di tempat kerja, pendidikan keluarga, pencegahan perkawinan anak secara masif, dan melanjutkan pelaksanaan rumah curhat, sekolah perempuan, pengembangan UMKM perempuan, serta Bunda Puspa di semua desa.
“Mengupayakan kesehatan perempuan dan anak termasuk kesehatan reproduksi, mental, pencegahan dan penanggulangan stunting, tuberkulosis, penanganan baby blues, eliminasi sunat perempuan, serta faslitas kesehatan yang dapat diakses semua orang,” jelas Zulaikha.
Usulan tersebut juga sesuai dengan 17 arah pembangunan Indonesia Emas yang berfokus terhadap isu perempuan, diantaranya kesehatan; perlindungan sosial; produktivitas ekonomi; hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, serta kesetaraan gender. (sin/edited by Diskominfo Kab. Gresik)
BERITA LAINNYA
New
Wakil Bupati Gresik Pimpin Upacara Peringatan Hari Otoda ke-XXVIII, Amanat Mendagri Sebut Tantangan Pembangunan
Gresik, 25 April 2024 - Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXVIII tahun 2024. Mengusung tema "Otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat". Kegiatan digelar di Halaman Kantor Bupati Gresik, Kamis (25/4/20 ...
New
Optimalisasi DBHCHT, Pemkab Gresik Gelar Asistensi Dan Evaluasi DBHCHT TA 2023/2024
Surabaya, 25 April 2024 - Memasuki triwulan II, Pemerintah Kabupaten Gresik menggelar Asistensi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2024 dan evaluasi penggunaan DBHCHT tahun anggaran 2023. Bertempat di Hotel Platinum Surabaya, acara ini digelar pada tanggal 25- ...
New
Perkuat Sinergisitas Desa, Bupati Gresik Ajak Solidaritas AKD Peduli Bawean
Gresik, 22 April 2024 - Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengajak Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Gresik ikut peduli korban gempa Bawean. Ajakan tersebut disampaikan bupati saat menghadiri halal bihalal dan kenduri desa atas lahirnya UU desa 2024.
Diikuti 330 kepala desa kegiatan t ...
